Text
Metoda Pelaksanaan Proyek Pelabuhan (Studi Kasus: Proyek Pembangunan Dermaga Penyebrangan III Bakauheni - Lampung Selatan)
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Dermaga III Bakauheni
di Lampung Selatan adalah suatu pembangunan yang termasuk "Multi Year Project yang anggarannya dibantu oleh Pemerintah Jepang melalui OEC (Overseas Economic Cooperation Fund). dibawah pengendalian Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Pemerintah Indonesia Salah satu tujuan dari pembangunan ini adalah untuk mengantisipasi lonjakan pergerakan manusia dan barang diantara kedua pulau, yakni dari P. Jawa ke P. Sumatera dan sebaliknya.
Hal yang menarik dan unik dalam proyek ini, antara lain. mengenai pelaksanaan struktur pelabuhan itu sendiri (marine work). Walaupun dari semua kegiatan pekerjaan ini, meliputi seluruh pekerjaan sipil lainnya seperti civil works building works mechanical works electrical works environmental works. Yang akan dibahas dalam penulisan tugas akhir ini, terutama menitikberatkan pada struktur pelabuhan dermaga.
Dalam perencanaan Pelabuhan Dermaga 900 Bakauheni ini. kedalaman kolam pelabuhan mencapai -7.5 dari batas rendah m permukaan air laut Sehingga dapat menampung kapal ferry dengan bobot 5.000 DWT (Dead Weight Tonnage) yang pada pelabuhan-pelabuhan dermaga sebelumnya hanya mampu menampung kapal dengan bobot maksimum 3.500 DWT Karena sesuai dengan ketentuan persyaratan kedalaman kolam pelabuhan dengan draft minimum meter untuk kapal ferry dengan bobot 5.000 DWL antara 4.5 5.5
"Walapun bahan utama untuk struktur dinding pelabuhan sekarang tidak jauh berbeda dengan pelabuhan sebelumnya yakni dengan menggunakan turap dari bahan baja pada dinding utama pelabuhan Quaywall Akan tetapi bentuk dan modelnya berbeda, yaitu turap berupa pipa dari baja dengan bentuk struktur berjangkar (Steel Pipe Sheet Pile= SPYP) Dan kawat pengikat jangkar yang dipergunakan berupa kawat baja (ie wire) dengan tegangan tinggi (high tension).
Dari seluruh kegiatan pekerjaan ini waktu pelaksanaan yang direncanakan akan selesai pada akhir bulan Juni 2000, terjadi keterlambatan pelaksanaan yang akhirnya baru bisa dilaksanakan penyerahan pertama pada tanggal 19 Juni 2001. Hal ini antara lain disebabkan karena adanya faktor lain diluar kemampuan pelaksana yaitu dampak dari krisis moneter. dan terlambatnya pelaksanaan pada bagian building works Sehingga memerlukan perlakuan khusus pada area terebut
Dan yang perlu diperhatikan dalam kasus ini adalah dengan tidak adanya pihak Manajemen Konstruksi GMK) pada proyek ini yang ada hanya pihak konsultan pengawas Sehingga gejala keterlambatan yang wrishat akan segera dapat diatasi dan ditanggulangi oleh pihak HK Dan kemungkinan keterlambatan yang akan terjadi tidak akan tertunda sampai selama 12 bulan.
B53 1507 2001 | 080 DUD m 2001 | Rak Skripsi (11 F) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain