Text

Tinjauan Rencana Prosedur Operasional Standar Penentuan Titik Dasar Guna Penetapan Garis Pangkal Batas Laut Negara Kepulauan Indonesia

---

Salah satu bagian yang dibicarakan dalam konvensi hukum laut PBB 1982, adalah tentang kewajiban negara-negara pantai untuk menyajikan batas wilayah perairannya dalam bentuk peta laut (chart) atau daftar koordinat geografis dari titik-titik pangkal terluar wilayahnya. Secara grafis posisi titik-titik pangkal ditentukan dari hasil survei batimetrik, dengan ketelitian yang sesuai dengan skala survei.

Salah satu tugas yang sangat penting dalam kaitannya dengan penentuan titik pangkal guna penetapan garis pangkal batas laut negara adalah mengenai rencana pembuatan suatu prosedur teknis serta standar teknis guna penentuan titik pangkal. Untuk mengatasi berbagai masalah yang timbul berkaitan dengan rencana suatu prosedur teknis serta standar teknis guna penetapan titik pangkal, diusulkan untuk tetap mengikuti kaidah-kaidah yang terdapat pada UNCLOS III.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

080 DHA t 2003

Penerbit

Bogor : Fakultas Teknik Universitas Pakuan., 2003

Deskripsi Fisik

ix, 98 hlm.; ills.; tabl.; ref.; lamp.; 29 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

080

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Batas Laut
Garis Pangkal

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Ir. Rustandi Poerawiardi/Dr. Ir. Y. Sri Handoyo, Msc.

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar